Pontianak, 01 Oct 2014 Pukul 19:12 WIB

BOS 2014, Untuk Pengadaan Buku Kurikulum 2013

Diposting : Admin Berita Dunia Pendidikan • Sabtu, 08 Mar 2014 • Dilihat 437

Ilustrasi/Uang - doc. Berita Dunia Pendidikan

SINGKAWANG (beritaduiapendidikan.com)—Kepala Dinas Pendidikan Kota Singkawang, H.M. Nadjib melalui Kabid Dikmen, Asmadi menyebutkan bahwasanya dana program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) khusus SMA/SMK tahun 2014 hanya diperuntukkan, untuk pengadaan buku kurikulum 2013, yang terdiri dari 9 mata pelajaran pada semester 1.

"Jadi dana BOS SMA/SMK 2014 diperuntukkan untuk pengadaan buku kurikulum 2013, yang dialokasikan melalui dana BOS 2014. Karena pada tahun pelajaran 2014 - 2015, berdasarkan surat Mendikbud No 156928-MPK.A-KR/2013 tanggal 8 November 2013, bahwa seluruh SMA/SMK/MA, untuk kelas 10 dan kelas 11, akan menginflementasikan kurikulum 2013 sehingga peruntukkan BOS prioritas pertama adalah pengadaan buku kurikulum 2013 pada semester 1. Sedangkan untuk semester 2, pengadaan buku kurikulum 2013 akan dialokasikan melalui dana DAK," jelas Asmadi pada beritaduniapendidikan.com, saat ditemui diruangkerjannya.   

Dalam pelaksanaan program BOS sesuai dengan manajemen berbasis sekolah, pengelolaan program BOS menjadi kewenangan pihak sekolah secara mandiri dengan mengikut sertakan Komite Sekolah dan masyarakat.

"Sekolah harus mengelola program BOS ini secara profesional, transparan dan akuntabel. Oleh sebab itu, sekolah harus memiliki Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) 4 tahunan, dan menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam bentuk Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)," tegasnya.

RKJM, RKT, dan RKAS, menurutnya harus dibahas dalam rapat Dewan Guru (pendidik) dan harus disetujui dan di tandatangani Kepala Sekolah setelah memperhatikan pertimbangan dari Komite Sekolah dan disetujui oleh Dinas Kota untuk SMA/SMK Negeri atau yayasan untuk SMA/SMK Swasta.

“Intinya, bahwa program penggunaan dana BOS tersebut, harus mendapatkan persetujuan dari Komite Sekolah dan Dinas Pendidikan agar dana tersebut tepat sasaran, “ ucapnya.

Disamping itu juga, lanjut Asmadi mengatakan, melalui dana BOS tersebut, jika ada siswa yang berasal dari kalangan tidak mampu di sekolah tersebut, melalui rapat antara Komite Sekolah dan Guru, hendaknya dipertimbangkan untuk membebaskan biaya iuran sekolah.

 "Dengan begitu, pihak sekolah juga harus membuatkan laporan berapa siswa yang berasal dari kalangan tidak mampu itu yang dibebaskan dari iuran sekolah, baik yang dibebaskan 100 persen ataupun 50 persen," tukas Asmadi mengakhiri. (Rudi)

Editor : Devi lahendra


Copyright © 2013 www.beritaduniapendidikan.com
IKLAN 468X60

Komentari Tulisan Ini










BELUM ADA KOMENTAR